A. Indonesia pada Masa
Pemerintahan Presiden BJ.Habibie
Pemerintahan presiden BJ.Habibie
yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam
dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan
stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun,
belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru
harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya
di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
- Kebijakan- kebijakan pada masa pemerintahan B.J.
Habibie:
1. Membentuk Kabinet Reformasi
Pembangunan
Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16
orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI.
2. Mengadakan reformasi dalam bidang
politik
Habibie berusaha menciptakan politik yang transparan,
mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan
politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen.
3. Kebebasan menyampaikan pendapat.
Kebebasan menyampaikan pendapat
diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
4. Refomasi dalam bidang hukum
Target reformasinya yaitu subtansi
hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan
yang independen. Pada masa orde baru, hukum hanya berlaku pada rakyat kecil
saja dan penguasa kebal hukum sehingga sulit bagi masyarakat kecil untuk
mendapatkan keadilan bila berhubungan dengan penguasa.
5. Mengatasi masalah dwifungsi ABRI
Jendral TNI Wiranto mengatakan bahwa
ABRI akan mengadakan reposisi secara bertahap sesuai dengan tuntutan masyarakat,
secara bertahap akan mundur dari area politik dan akan memusatkan perhatian
pada pertahanan negara. Anggota yang masih menduduki jabatan birokrasi
diperintahkan untuk memilih kembali kesatuan ABRI atau pensiun dari militer
untuk berkarier di sipil. Dari hal tersebut, keanggotaan ABRI dalam DPR/MPR
makin berkurang dan akhirnya ditiadakan.
6. Mengadakan sidang istimewa
Sidang tanggal 10-13 November 1998
yang diadakan MPR berhasil menetapkan 12 ketetapan.
7. Mengadakan pemilu tahun 1999
Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan
asas LUBER (langsung, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).
- Masalah yang ada:
Ditolaknya pertanggung jawaban
Presiden Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga
beliau merasa bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi
sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang
dilaksanakan.
B. Indonesia pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
- Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:
- Masalah yang ada:
- Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang
harmonis dengan TNI-Polri.
- Masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate
yang dipermasalahkan oleh anggota DPR.
- Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang
berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak
mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat
sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang
istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.
1. Meneruskan kehidupan yang demokratis
seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan
masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali
penyelenggaraan budaya tiong hua).
2. Merestrukturisasi lembaga
pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien
(menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran
anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
3. Ingin memanfaatkan jabatannya
sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak
sejalan dengan keinginan Gus Dur.
C. Indonesia pada Masa Pemerintahan Megawati
Soekarno Putri
Masa kepemimpinan Megawati
Soekarnoputri masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk
mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:
a) Meminta penundaan pembayaran
utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi
adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan
mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
c) Di masa ini juga direalisasikan
berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan
konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak
investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu
jalannya pembangunan nasional.
- Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati:
o Memilih dan Menetapkan
Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen
bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa
Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.
- Membangun tatanan politik yang baru
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu,
susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.
- Menjaga keutuhan NKRI
Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak
tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian
khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
- Melanjutkan amandemen UUD 1945
Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan
perkembangan zaman.
- Meluruskan otonomi daerah
Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan
penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu,
pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.
Masalah yang ada:
Tidak ada masalah yang berarti dalam
masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan
Ligitan dan Sipadan.
D. Indonesia pada Masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono
Pada masa Kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan kontroversial pertama presiden
Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga
BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung
Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
- Kebijakan-kebijakan
lain yang dilakukan pada masa SBY:
• Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
• Konversi minyak tanah ke gas.
• Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.
• Buy back saham BUMN
• Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
• Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
• Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
• Pemberian bibit unggul pada petani.
• Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Masalah yang ada:
1. Masalah pembangunan ekonomi yang ala
kadarnya sangat memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat
perekonomian Indonesia kembali bergairah. Angka pengangguran dan kemiskinan
tetap tinggi.
2. Penanganan bencana alam yang datang
bertubi-tubi berjalan lambat dan sangat tidak profesional. Bisa dipahami bahwa
bencana datang tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian
dan materi tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien
adalah Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber
daya yang terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi
pemborosan yang luar biasa.
3. Masalah kepemimpinan SBY dan JK yang
sangat memperihatinkan. SBY yang ‘sok’ kalem dan berwibawa dikhawatirkan
berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang sok profesional
dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan kelompok. Rakyat
Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut. Selain itu, ketidakkompakan
anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.
4. Masalah politik dan keamanan cukup
stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi
catatan prestasi. Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang
pro-rakyat dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tetapi malah
mengubah arah demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
5. Masalah korupsi. Mulai dari dasar
hukumnya sampai proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit
pembersihan Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa
Indonesia. Misalnya pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi
mulai terasa menghambat pembangunan.
6. Masalah politik luar negeri.
Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan Kesiangan’. Dalam kasus
Nuklir Korea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah, utusan khusus tidak
melakukan apa-apa. Indonesia juga sangat sulit bergerak diantara kepentingan
Arab Saudi dan Iran. Selain itu, ikut serta dalam masalah Irak jelas merupakan
dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga desakan peranan
Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin menyulitkan Indonesia
di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi negara yang bebas dan aktif
karena lebih condong ke Amerika Serikat.
7. Pada pertengahan bulan Oktober 2006
, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga
menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri
masih kurang kondusif.
wow!
BalasHapuslolololol kocak anjing si mega gak punya salah!!! ??? subjektif amet nih vlog
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusPanjang kali asw
BalasHapusCacat kalipun
BalasHapus